JAKARTA – Kemendagri akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kekurangan komoditas di masing-masing daerah.
Pembahasan yang diagendakan pada rabu mendatang ini nantinya mengacu pada data yang dilaporkan.
Menurut, Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, dari pertemuan tersebut nantinya dapat diambil langkah-langkah kebijakan untuk membantu pemenuhan sekaligus mencocokkan data yang diberikan daerah.
“Betul-betul pada saat rapat nanti bisa mengambil keputusan, apakah operasi pasar atau langkah-langkah teknis menghubungi daerah-daerah tersebut atau mengomunikasikan dengan daerah yang surplus, akan kita ambil keputusannya di situ, sehingga rencana tindak lanjut setelah hari Rabu itu konkret,” jelasnya pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Tomsi menekankan, bagi daerah yang komoditasnya mencukupi tapi harganya masih tinggi agar segera mengerahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan penanganan.
Dia juga menekankan Satgas Pangan Polri agar mengarahkan jajaran di Polda untuk mengambil langkah hukum bila menemui pelanggaran. Namun, penegakan hukum tersebut dilakukan dengan tidak menghentikan atau mengurangi pasokan.
“Jadi penegakan hukum diproses dengan tidak mengganggu pasokan, nah ini supaya bisa dipahami,” tandasnya.
Sementara itu, Mendagri, M.Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk mewaspadai kenaikan harga pangan dan transportasi menjelang Ramadan.
“Intinya kalau kita melihat bahwa yang perlu kita antisipasi komoditas menjelang Ramadan ini, daging sapi, daging ayam ras, cabai merah itu di 88 kota, dan juga sudah mulai transportasi, baik yang berhubungan dengan logistik maupun persiapan pulang kampung untuk yang mau lebaran,” katanya. (sis/kemendagri)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.