JAKARTA – Kiprah Dewan pimpinan daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Utara kian menunjukkan taringnya di tingkat nasional.
Hal ini terlihat dalam pertemuan strategis antara Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, MH, LLM, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS Indonesiadi Jakarta, Senin (25/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam di ruang kerja JAM Intelijen Kejagung RI tersebut turut dihadiri jajaran DPP ABPEDNAS Indonesia, di antaranya Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK, IPU, Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.IP, serta Wakil Sekjen Faisal Rustam.
Dalam kesempatan itu, Senator Stefanus BAN Liow yang juga anggota DPD RI/MPR RI memaparkan berbagai program strategis yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, selaku Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut, telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah DPC ABPEDNAS di berbagai kabupaten/kota, termasuk di Kotamobagu.
Kegiatan tersebut melibatkan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta difasilitasi pemerintah daerah setempat dengan dukungan penuh dari Asisten Intelijen Kejati Sulut Ery Yulianto, SH, MH dan para Kajari di daerah.
“Tidak hanya penyerahan SK dan pataka organisasi, tetapi juga penguatan implementasi program, termasuk Jaga MBG, bantuan sosial dan pangan, serta gerakan ABPEDNAS Peduli Lingkungan dan Sosial,” ujar Senator Stefa.
Capaian tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Prof. Reda Manthovani selaku Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS bersama Ketua Umum Indra Utama yang juga Komisaris Utama BUMN PT Waskita Beton.
Sulawesi Utara kini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pendaftaran Kartu Tanda Anggota (KTA) ABPEDNAS terbanyak secara nasional. Bahkan, untuk tingkat kabupaten, Minahasa Utara menempati posisi pertama, disusul Minahasa Selatan di posisi kedua.
Tak hanya itu, Sulut juga mencatat jumlah pendaftaran verifikator program Jaga Dapur MBG terbanyak secara nasional, yakni mencapai 525 orang.
“Ini menunjukkan semangat luar biasa dari daerah dalam memperkuat kelembagaan desa serta mendukung program nasional,” ungkap JAM Intelijen Kejagung RI.
Pertemuan tersebut juga dihadiri dua anggota DPD RI lainnya, yakni Senator Angelius Wake Kako, S.Pd dari NTT dan Senator Hi. Syarif Mbuinga, SE, MM dari Gorontalo, yang dipersiapkan untuk memperkuat struktur kepengurusan ABPEDNAS di tingkat provinsi.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara ABPEDNAS dan Kejaksaan RI semakin kokoh dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.