Cegah Stunting, Pemerintah Canangkan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi

KESEHATAN – Guna mempercepat penurunan stunting di Indonesia, pemerintah mencanangkan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi menjadi gerakan bersama.

Kegiatan tersebut dicanangkan oleh Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di gedung Kemenko PMK Jakarta,  Selasa (28/2/2023)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan stunting ini menjadi prioritas utama di Kementerian Kesehatan. Hal yang perlu diperbaiki adalah waktu penimbangan anak, sebelumnya diukur 5 tahun sekali harus diubah menjadi 1 bulan sekali.

”Terkait penanganan stunting kami bertanggung jawab di intervensi spesifik sebesar 30%. Sisanya 70% intervensi sensitif di bawah koordinasi BKKBN,” ujar Menkes Budi pada pencanangan tersebut.

Ada sejumlah hal yang penting diperhatikan untuk mencegah anak jadi stunting, pertama pada saat ibu remaja jangan sampai kekurangan darah. Karena itu Kemenkes memprogramkan pemberian tablet tambah darah dan diminum oleh remaja putri di sekolah.

Pada saat ibu hamil, intervensi yang dilakukan adalah pemeriksaan kandungan dengan USG.

Kemenkes sedang berproses melengkapi semua Puskesmas dengan USG untuk mempermudah ibu hamil.

Intervensi gizi diberikan melalui makanan dengan protein hewani, karena protein hewani dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan otak anak. Protein hewani bisa dari telur, ikan, ayam, dan daging sapi.

Selanjutnya, intervensi pada anak setelah lahir. Menkes Budi menekankan jangan sampai anak stunting.

”Ketika bayi sudah lahir ini harus dijaga gizinya yaitu dengan ditimbang berat badannya harus sebulan sekali. Saya tekankan yang penting jangan nunggu stunting,” ucap Menkes.

Menko PMK, Muhadjir Effendy menjelaskan gerakan timbangan bulanan nasional merupakan implementasi dari arahan presiden terkait dengan pembangunan manusia Indonesia.

“Gerakan timbangan bulanan ini penting dilakukan untuk mendapatkan feedback secepatnya pada anak stunting. Stunting ini sebenarnya bagian dari visi presiden dalam pembangunan nasional, katanya.

Dari sisi pemerintahan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan isu stunting harus dinaikkan terlebih dahulu kemudian bisa dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan maka program stunting harus dijalankan.

Namun tantangannya, ke depan akan menghadapi tahun politik. Tito menjelaskan tahun politik bisa dimanfaatkan sebagai upaya percepatan penurunan stunting. (Siswanto/kemkes)