JAKARTA – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Pemilu 2024 mendatang harus bersih dari politik identitas yang digunakan untuk kepentingan politik praktis, juga politik uang. Ia berharap tidak ada lagi penggunaan atribut partai politik di tempat ibadah.
“Ke depan kami (Bawaslu) dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperti forum warga, bisa juga melibatkan pengurus ranting PBNU, kabupaten kota sampai provinsi untuk membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang,” kata Bagja saat menyambangi gedung PBNU bersama tiga anggota Bawaslu lainnya yakni Lolly Suhenty, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Selain itu, Bagja mengatakan pemilu merupakan ajang kompetisi gagasan, kompetisi untuk meyakinkan warga negara, bahwa program dan visi misi partai tersebut harus diperjuangkan. “Ini yang seharusnya ditawarkan partai politik,” ujarnya.
Sementara, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan politisasi identitas dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Menurutnya, politik identitas hanya alat dari para kompetitor atau aktor politik untuk menutupi kekurangannya.
“Tidak punya tawaran, lalu mereka menipu pemilihnya dengan politik identitas. Dengan kata lain politik identitas itu saya anggap penipuan,” tegasnya.
Gus Yahya sapaan akrabnya menegaskan PBNU siap bekerjasama dengan Bawaslu dalam guna membuat pemilu damai tanpa politik identitas. “PBNU siap bekerja sama,” ujarnya. (Siswanto/bawaslu)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.