Pemkot Kotamobagu Tuntaskan Evaluasi Aparatur: Komitmen dan Loyalitas Jadi Kunci Pelayanan

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus menunjukkan keseriusannya dalam membenahi kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Dimulai dari wilayah timur, bergerak ke selatan, berlanjut ke barat, hingga kini mencapai Kotamobagu Utara, rangkaian evaluasi kinerja aparatur dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Setiap wilayah menjadi bagian penting dalam proses pembenahan ini. Jika di timur menjadi langkah awal pembenahan, selatan memperkuat pelaksanaan, dan barat menegaskan konsistensi, maka pelaksanaan di Kotamobagu Utara menjadi penutup yang menegaskan komitmen. Di titik ini, kesungguhan dalam menjalankan amanah menjadi indikator utama yang dinilai.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa keseriusan dalam menjalankan tugas tidak dapat dipisahkan dari komitmen dan loyalitas sebagai satu kesatuan nilai dalam birokrasi.

“Kesungguhan dalam bekerja lahir dari komitmen yang kuat, dan komitmen itu akan memperkuat loyalitas dalam menjalankan tugas. Tanpa komitmen, loyalitas hanya menjadi formalitas, dan tanpa loyalitas, komitmen tidak akan memiliki daya tahan. Keduanya harus berjalan seiring sebagai fondasi dalam membangun kinerja yang utuh,” ujar Sahaya, Senin (20/4/2026) usai kegiatan.

Menurutnya, nilai tersebut tercermin dalam konsistensi kerja, keberanian mengambil tanggung jawab, serta keseriusan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Sangadi dan lurah yang berintegritas, kata dia, tetap bekerja maksimal meski tanpa pengawasan langsung.

Selain itu, kesiapan aparatur dalam menjalankan program pemerintah juga menjadi fokus utama dalam evaluasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan secara utuh, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi.

“Kita ingin melihat apakah sangadi dan lurah benar-benar siap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah mereka mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, atau justru masih terikat pada keinginan dan preferensinya sendiri. Di sinilah integritas dan loyalitas diuji—ketika dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap tugas,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap pimpinan merupakan bagian dari disiplin organisasi, bukan sekadar formalitas. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bukan dijalankan setengah hati.

“Kepatuhan kepada pimpinan bukan berarti tanpa sikap, tetapi bagian dari disiplin organisasi dan komitmen terhadap sistem. Ketika arah kebijakan sudah ditetapkan, maka menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan ditawar atau dijalankan setengah hati,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa rusaknya komitmen akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik.

“Ketika komitmen dinodai, maka yang hilang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga kehormatan, integritas, dan nilai diri. Pada titik itu, seseorang bukan hanya kehilangan kepercayaan masyarakat, tetapi juga kehilangan dasar untuk menjalankan tugas secara bermakna.
Itulah yang dimaksud kehilangan segalanya dalam konteks pengabdian,” ungkapnya.

Menurutnya, kepercayaan pimpinan maupun publik merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa keseriusan, komitmen, dan loyalitas yang kuat, pelayanan akan kehilangan arah dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin melemah.

Evaluasi ini menjadi langkah strategis Pemkot Kotamobagu untuk memastikan setiap kepala desa dan lurah mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif, membangun budaya kerja disiplin, serta mengarahkan perangkatnya bekerja secara terkoordinasi dan berorientasi hasil.

Melalui penilaian yang objektif, pemerintah memperoleh gambaran nyata terkait kinerja aparatur, yang kemudian menjadi dasar pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga penataan sumber daya secara lebih tepat.

Pemkot berharap, melalui rangkaian evaluasi ini akan lahir pemimpin di tingkat desa dan kelurahan yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab pelayanan publik.

Pada akhirnya, komitmen yang terjaga akan melahirkan loyalitas yang tulus, dan dari situlah hadir pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab, dalam pemerintahan, yang dinilai bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat. (Lamk)