Sulut Tuan Rumah Sarasehan Nasional, Gubernur YSK Paparkan Data Fiskal dan Peluang Obligasi Daerah

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan perlunya keberanian pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal dan pembiayaan pembangunan.

“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit,” ujarnya saat membuka Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025).

Ia menambahkan, pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman, melainkan harus tetap berdiri ketika situasi menuntut keputusan strategis.

Diketahui, acara ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga keuangan.
Sarasehan tersebut bertujuan membahas peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi banyak daerah.

Dalam pemaparannya sebagai Keynote Speaker, Gubernur YSK menyampaikan data faktual mengenai kondisi pembangunan dan fiskal Sulut.

Ia juga memberikan klarifikasi atas dinamika pernyataan seorang anggota DPR RI terkait kinerja daerah, namun menegaskan bahwa Sulawesi Utara tidak boleh menyerah dalam situasi apa pun.

Gubernur memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran MPR RI yang menginisiasi penyelenggaraan forum ini. Menurutnya, dorongan inovasi pembiayaan seperti mekanisme obligasi sangat relevan bagi daerah yang tengah memperkuat fondasi pembangunan.

Gubernur turut memaparkan potensi wilayah Sulawesi Utara. Ia menyoroti kekuatan geografis dan demografis daerah, mulai dari luas wilayah laut mencapai 73,25 persen, total wilayah daratan 14,5 ribu km², hingga jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa.

“Saya ingatakan bahwa Sulut berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Filipina serta diapit dua jalur penting, ALKI II dan ALKI III. Potensi ini, membuka peluang besar bagi Sulut untuk berkembang sebagai hub logistik dan pusat ekonomi regional,” katanya.

Dalam aspek sosial, Gubernur YSK menekankan karakter masyarakat Sulut yang dikenal toleran dan menjunjung nilai “sitou timou tumoutou”. “Kekuatan sosial ini menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas pembangunan,” ujarnya.

Gubernur juga menjelaskan perbedaan antara obligasi daerah dan sukuk daerah. Obligasi daerah tidak dibatasi oleh prinsip syariah, sementara sukuk daerah menerapkan prinsip syariah dalam seluruh mekanismenya.

Terkait perencanaan pembangunan, Gubernur Yulius memaparkan visi RPJMD 2025–2029. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan mencapai 7,8–8,08 persen pada tahun 2029, dari posisi saat ini di angka 5,64 persen. Ia juga menargetkan peningkatan daya saing daerah hingga indeks 7,69 dan penguatan ketahanan pangan, energi, serta air. “Seluruh target tersebut, membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di sisi lain, Sulut menghadapi tekanan fiskal akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD). TKD pada 2025 berada di kisaran Rp14 triliun, namun pada 2026 diperkirakan turun menjadi hampir Rp11 triliun. Kondisi ini menempatkan Sulut dalam kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Gebernur Yulius Selvanus menawarkan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan. Ia menyebut potensi tambang emas besar di Sulut sebagai faktor pendukung keyakinan daerah dalam mencari skema pembiayaan yang lebih berani. Ia mencontohkan bahwa Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat telah lama memanfaatkan obligasi hingga tingkat kota.

Menutup pemaparannya, Yulius berharap sarasehan ini menghasilkan rumusan kebijakan yang visioner bagi Sulawesi Utara dan Indonesia. “Saya mendorong para pemangku kepentingan untuk berani mengambil langkah inovatif demi mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya. (Midi)