Digelar Kemendagri, Ratusan Peserta Ikuti Rapat Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  di Samarinda

KUASA.NET –  Ratusan peserta mengikuti rapat Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan, di Aula Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (20/1/2023).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri melalui Direktorat Ormas bekerja sama dengan Lemhanas RI.

“Kehadiran seluruh elemen bangsa yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional termasu eksistensi Ormas sebagai wadah berserikat berkumpul. Ormas merupakan potensi kolektif yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Sufian Agus dalam sambutanya.

Sementara, Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Prayogo Hari Cahyono mengatakan, keberadaan Ormas sangatlah besar di Indonesia dengan jumlah 514.656 Ormas. Semua Ormas tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Kemendagri sebagai pembina Ormas yang terdaftar di Pemerintah telah melakukan Pemberdayaan Ormas seperti Kemitraan dengan mendukung kegiatan Ormas sesuai bidangnya.

“Kemendagri sebagai panitia seleksi akan melakukan verifikasi data bagi pengurus Ormas yang ikut menjadi peserta pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI hari ini”. ujar Prayogo

Selanjutnya, Tenaga Ahli Profesional Bidang Sosial Budaya dan Politik Dalam Negeri, Lemhannas RI, Gusnar Ismail menjelaskan, adanya kekhawatiran Bangsa Indonesia adalah adanya degradasi terhadap nilai-nilai Ideologi Kebangsaan. Dalam rangka memperkuat ideologi saat ini Lemhannas RI menyusun digital terkait pancasila yang nantinya akan di nikmati sekaligus menjadi trend baru bagi WNI.

“Ormas harus menjalin komunikasi dengan pemerintah baik dengan pemerintah pusat, daerah dan Bakesbangpol dengan tidak menghilangkan kritik membangun untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional dan demokrasi sesuai Pancasila”. jelasnya.

Disisi lain, Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, M. Ramli, memaparkan, hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kaltim mendapat urutan ke 5 besar di Indonesia, hal ini merupakan peringatan, sehingga adanya upaya maksimal dapat menyelesaikan masalah-masalah sejak dini dan masalah-masalah yang sebelumnya terjadi agar tidak terulang lagi.

“Kerawanan Pemilu disebabkan antara lain karena banyaknya petahana yang melakukan kampanye terselubung dan hal lain karena teknis pendidikan pemilih masih terbatas. Antisipasi kerawanan pemilu dapat dilakukan salah satunya dengan sinergitas Ormas untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga berjalan kondusif”. tegas Ramli. (Siswanto/kemendagri)