BOGOR – Guna mendukung Pemilu 2024, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum (pemilu).
Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan, Pemilu Serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia.
Berdasarkan data yang dikantonginya, partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan.
“Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” ungkap Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN pada Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar di Hotel Royal Padjadjaran Bogor, Senin (20/2/2023).
Lebih lanjut kata Kurniasih, untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, pihaknya tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak.
“Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri,” jelas Kurniasih.
Sementara itu, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, pihaknya telah meminta KPU kota agar berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.
“Jadi TPS lokasi khusus ini untuk menjawab beberapa persoalan di lapangan (terkait) pemutakhiran data pemilih terutama bagi kelompok rentan,” katanya. (Siswanto/Kemendagri)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.