KOTAMOBAGU – Memasuki hari ke-3, pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur kelurahan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Kecamatan Kotamobagu Barat dengan melibatkan seluruh lurah, perangkat kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan RT dan RW, kamis (16/4/2026).
Sebanyak 130 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut, yang diawali dengan apel pagi tepat pukul 07.30 WITA. Sejak awal, suasana telah menunjukkan kedisiplinan, di mana seluruh peserta membentuk barisan rapi di lapangan.
Namun, momen penting terjadi saat Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, memberikan arahan pembuka.
Ia secara tegas menegur salah satu peserta yang masih bercakap-cakap di dalam barisan. Teguran tersebut langsung mengubah suasana menjadi hening, sekaligus menyadarkan seluruh peserta akan pentingnya fokus dan ketertiban dalam setiap kegiatan kedinasan.
Peristiwa itu menjadi penegasan nyata bahwa disiplin bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menekankan bahwa disiplin kerja merupakan kunci utama dalam membangun aparatur yang profesional, terlebih di wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat yang menjadi pusat ibu kota daerah sekaligus wajah Kota Kotamobagu.
“Disiplin tidak dapat dipisahkan dari loyalitas. Disiplin adalah wujud nyata dari loyalitas terhadap tugas, pimpinan, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Tanpa disiplin, loyalitas hanya menjadi konsep tanpa implementasi,” ujar Sahaya.
Ia kemudian menggambarkan sebuah analogi sederhana namun penuh makna. Dalam sebuah barisan, seluruh anggota harus berdiri lurus dan searah di belakang komando yang sama.
“Kita ini ibarat berada dalam satu barisan besar di bawah bendera Pemerintah Daerah. Ketika barisan itu lurus, rapi, dan teratur, maka tujuan akan lebih mudah dicapai. Namun jika ada yang keluar dari barisan, maka bukan hanya dirinya yang terganggu, tetapi juga akan mempengaruhi kekuatan dan keteraturan barisan secara keseluruhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keluar dari barisan bukan sekadar persoalan posisi, tetapi juga berdampak pada melemahnya koordinasi, terganggunya pelaksanaan tugas, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam konteks birokrasi, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya disiplin dan loyalitas aparatur yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas organisasi serta mengurangi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, barisan ini harus dijaga tetap lurus. Dan itu hanya bisa dilakukan jika setiap individu memiliki disiplin yang kuat. Disiplin itulah yang pada akhirnya dimaknai sebagai loyalitas, loyal terhadap aturan, terhadap tugas, dan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Dalam perspektif birokrasi, barisan yang tetap lurus mencerminkan keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan, konsistensi dalam menjalankan aturan, serta kuatnya koordinasi antar lini organisasi yang dilandasi oleh loyalitas terhadap pimpinan dan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Ketika setiap aparatur berada pada posisi dan perannya secara tepat, bekerja dalam satu arah kebijakan yang sama dengan penuh loyalitas dan komitmen, maka tata kelola pemerintahan akan berjalan efektif, terukur, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,”ungkapnya.
Dalam makna yang lebih dalam, keluar dari barisan bukan hanya pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga bentuk penyimpangan dari tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan. Ketika hal itu terjadi, maka pembinaan menjadi langkah awal yang harus ditempuh.
Namun jika tidak mampu diperbaiki, maka demi menjaga kekuatan dan keteraturan barisan, posisi tersebut harus diisi oleh mereka yang lebih siap, lebih disiplin, dan lebih loyal. Dengan demikian, barisan pemerintahan tetap terjaga, kuat, dan berjalan dalam satu arah menuju tujuan yang sama. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.