MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana pembangunan ke depan.
Dalam arahannya, Gubernur YSK menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan fase penting dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Pembangunan diarahkan pada percepatan fondasi transformasi menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Tahun 2027 adalah momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi menetapkan sejumlah prioritas, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pemberantasan korupsi, serta ketahanan pangan dan energi.
“Kami berkomitmen membangun Sulawesi Utara secara menyeluruh, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.
Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, baik global maupun nasional, seperti perlambatan ekonomi dunia, ketimpangan pembangunan, hingga kebutuhan mitigasi bencana.
“Perencanaan harus adaptif terhadap dinamika global dan tetap berpihak pada kepentingan daerah,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, ia mengungkapkan adanya keterbatasan ruang anggaran dalam beberapa tahun ke depan, sehingga diperlukan strategi penguatan pendapatan dan efisiensi belanja.
“Kita harus cermat dalam mengelola keuangan daerah, termasuk memanfaatkan sumber pendanaan alternatif,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Pemprov Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen serta penurunan angka kemiskinan. Selain itu, peningkatan indeks pembangunan manusia dan kualitas lingkungan juga menjadi perhatian utama.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan.
“Program yang direncanakan harus berdampak langsung bagi masyarakat dan dilaksanakan secara terintegrasi,” pungkasnya. (Midi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.