MANADO – Stevanus Ban Liow (SBL) resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Utara dalam prosesi khidmat yang digelar di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (7/4/2026).
Pengukuhan tersebut berlangsung penuh makna saat Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Prof. Reda Manthovani, SH., LLM, bersama Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama, mengukuhkan kepengurusan sekaligus menyerahkan bendera pataka kepada SBL.
Bendera pataka tersebut kemudian dikibarkan oleh SBL sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru ABPEDNAS di Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan program Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sejumlah tokoh penting hadir, di antaranya Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulut Fransiskus E. Manumpil yang mewakili Gubernur Sulut, Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, Rektor Unsrat, Oktovian Berty Alexander Sompie, serta jajaran Pengurus DPP ABPEDNAS.
Turut hadir pula unsur Forkopimda serta jajaran pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS se-Sulawesi Utara, menambah khidmat sekaligus strategisnya momentum tersebut.
Usai dilantik, SBL yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk membawa ABPEDNAS Sulut menjadi organisasi yang solid dan berdampak nyata.
“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel,” ujar SBL.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam pengelolaan anggaran desa.
Momentum ini sekaligus menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, guna mendorong pembangunan desa yang lebih maju, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.