Pemdes Pontodon Timur Gelar Rembuk Stunting  

KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Pontodon Timur (Pontim) menggelar rembuk stunting pencegahan dan penanganan stunting, Jumat (22/9/2023)

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Pontodon Timur, ini dihadrii Sangadi dan jajaran,Ketua BPD dan anggota, Tenaga Ahli P3MD Kementerian Desa Abdul Rifai Mokodompit, Nick Carter Montol, Indah Mokoginta, Kepala Puskesmas Pembantu Desa, Yunita Suratinoyo, PPKBD, Para Kader KPM serta para tokoh masyarakat

Kegiatan ini sebagai forum musyawarah antara kader kesehatan, PAUD, masyarakat desa dengan pemerintah Desa dan BPD.

Hal ini untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.

Dukungan Kementerian Desa dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.

“Saya mengucapkan banyak banyak terima kasih, kepada Tenaga Ahli dari P3MD dan undangan yang sudah menyempatkan hadir dalam acara Rembuk Stunting. Kegiatan ini penting dilaksanakan karena pencegahan dan penanganan Stunting merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan demi tercapainya penanganan stunting secara maksimal khususnya di Desa Pontim yang sama-sama kita cintai ini,” kata Sangadi Desa Pontim, Imelda Pasambuna.

Sementara Koordinator Tenaga Ahli P3MD, Abdul Rifai Mokodompit mengatakan pihaknya melakukan pendampingan sekaligus memfasilitasi rembuk ini.

“Tugas kami sebagai P3MD hari ini yakni sebagai Tenaga pendamping untuk memfasilitasi Rembuk Stunting,  dimana apa-apa yang menjadi usulan dari masyarakat akan dijadikan prioritas untuk ditata dalam RKPDesa untuk dimasukan pada APBDesa 2024 nanti,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan rembuk stunting ini dapat menjadi perhatian khusus oleh Pemdes terkait apa-apa yang menjadi usulan dari masyarakat

“Ada beberapa usulan dari masyarakat terkait pelayanan air bersih dan sanitasi, pelayanan Gizi yang ada maka itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa,” pungkasnya. (Abdul Marham)