MANADO – Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan TNI-Polri menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakanya saat memaparkan materi di hadapan peserta Rapim TNI POLRI yang digelar di Makodam XIII Merdeka, Manado, Rabu (8/3/2023).
Menurut Tinangon, sinergi KPU dengan TNI-POLRI diselenggarakan untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.
“Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa membutuhkan suasana yang aman dan kondusif dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilu,” ungkapnya.
Pada bagian lainnya dalam paparannya berjudul “Regulasi Tahapan Pemilu dan Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, Tinangon menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek penting dalam pemilu yaitu: kerangka hukum pemilu (electoral legal framework), proses penyelenggaraan pemilu (electoral process), dan penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement).
Menurutnya, KPU RI saat ini telah mengeluarkan beberapa Peraturan KPU sebagai salah satu bukti kesiapan KPU dari sisi regulasi.
“Beberapa PKPU telah diundangkan, sedangkan PKPU lainnya masih sementara berproses dan melalui tahapan uji publik, konsultasi dengan DPR RI serta harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.
Tinangon juga memaparkan terkait tahapan pemilu yang telah dan sedang diselenggarakan oleh KPU Sulut.
“Tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi dukungan dan sebaran yang telah dimasukan oleh bakal calon DPD, serta tahapan pemutahiran data pemilih,” ungkapnya.
Terkait kesiapan SDM, Tinangon menyebut bahwa KPU senantiasa melaksanakan penguatan kapasitas bagi komisioner dan sekretariat, bahkan telah selesai membentuk badan ad hoc yang akan menyelenggarakan pemilu 2024 yaitu PPK, PPS dan Pantarlih.
Sementara, Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah dinilai oleh Bawaslu bahwa, Sulut masuk pada peringkat kedua setelah DKI Jakarta.
“Ini harus kita pahami bersama bahwa IKP ada beberapa parameter penilaian. Banyak penilaiannya berdasarkan kegiatan Pemilu 2019 dan pasca kegiatan Pemilu 2019. Saya dan Pangdam berharap, tidak ingin meninggalkan bahwa nanti saat Pemilu 2029 itu IKP di Sulut masih rawan,” ujar Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Menurutnya, Rapim TNI-Polri Wilayah Sulut ini juga sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan TNI-Polri dan pemerintah daerah, khususnya dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2024.
“Ini soal kebersamaan, silaturahmi, dan interaksi untuk mempermudah jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan,” jelas Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Rapim TNI Polri yang melibatkan pimpinan TNI Polri dari 3 provinsi yaitu Sulut, Sulteng dan Gorontalo tersebut dibuka Panglima Kodam XIII Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Tuejeh.
Turut hadir dalam Rapim tersebut Kapolda Sulut irjen pol Setyo budianto, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Perwakilan Pemprov Sulut, Gorontalo dan Sulteng, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Tangka, Danlanudsri Marsma TNI Muhammad Mujib, para Danrem, Danramil, Kapolres serta pejabat utama di lingkungan Kodam XIII dan Polda Sulut, para Danrem. (siswanto/kpu sulut)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.