MANADO – Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026, yang digelar di ruang paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum tersebut, gubernur menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD, terutama panitia khusus LKPJ, atas evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai proses tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan fungsi pengawasan dan perbaikan kebijakan pembangunan.
“Rekomendasi DPRD menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas program dan pelayanan,” ujar Yulius.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan menindaklanjuti berbagai catatan DPRD dengan berfokus pada empat pilar utama pembangunan.
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah menitikberatkan pada pemerataan kualitas pendidikan dan pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan dengan formasi CASN dan PPPK. Di bidang kesehatan, pemerintah mendorong optimalisasi alat kesehatan, ketersediaan obat hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah kepulauan dan perbatasan.
“Tantangan geografis Sulawesi Utara harus dijawab dengan distribusi layanan yang merata dan berkelanjutan,” kata dia.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan memperluas akses informasi pasar kerja, melakukan revitalisasi balai latihan kerja, serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang. Sementara di sektor lingkungan hidup, pengawasan izin, pengelolaan limbah, dan evaluasi reklamasi pascatambang menjadi prioritas.
Untuk sektor kelautan dan pertanian, pemerintah mendorong digitalisasi pendataan kelompok tani dan nelayan. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan.
Selain itu, pada aspek penunjang pemerintahan, pemerintah daerah mempercepat transformasi digital di lingkungan sekretariat daerah serta memperkuat sistem kepegawaian yang objektif bagi ASN dan tenaga harian lepas.
Gubernur juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai bahan utama dalam merumuskan kebijakan.
“Laporan reses adalah suara masyarakat yang harus menjadi rujukan dalam penyempurnaan program pembangunan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat gotong royong dalam menghadapi dinamika global.
“Kita harus meningkatkan ritme kerja dan fokus pada pelayanan publik. Bergerak cepat, tetapi tetap sesuai aturan untuk menjawab harapan masyarakat,” kata Yulius.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah. (Midi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.