Empat Program Pelatihan Sulut Raih Akreditasi A dari Badiklat PKN BPK RI

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), kembali mencatatkan capaian nasional melalui keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih Sertifikat Akreditasi Pelatihan dengan nilai A di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI.

Penghargaan diserahkan pada Selasa (27/1/2026) di Badiklat PKN BPK RI, Jakarta. Capaian ini menjadi yang pertama di Indonesia, karena akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara baru pertama kali diberikan kepada lembaga pelatihan, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) di daerah.

Kepala Badiklat PKN BPK RI menyampaikan bahwa pemberian akreditasi ini merupakan bentuk pengakuan atas kualitas penyelenggaraan pelatihan yang telah memenuhi standar nasional. “Akreditasi ini pertama kali diberikan kepada lembaga pelatihan di Indonesia, dan Sulawesi Utara menjadi daerah pertama yang meraihnya,” disampaikan dalam acara penyerahan.

Empat program pelatihan yang diajukan Pemprov Sulut seluruhnya memperoleh nilai A, yakni Pelatihan Probity Audit, Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Daerah, serta Pelatihan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penilaian tersebut mencerminkan kesiapan kurikulum, tenaga pengajar, serta sistem penyelenggaraan pelatihan yang terstandar.

Kepala BPSDMD Sulawesi Utara, Audy Pangemanan, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Gubernur Sulut dalam pengembangan kapasitas aparatur. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bimbingan dan komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur,” ujarnya.

Menurut Audy, capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme. “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga mutu pelatihan demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” pungkasnya. (Midi)