MANADO — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani antrean kendaraan dan laporan kekosongan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Manado dan sekitarnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, serta aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Gubernur menekankan pentingnya penanganan yang cepat, terukur, dan terpadu melalui koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya.
“Pemerintah Provinsi hadir untuk memastikan persoalan pelayanan BBM mendapat perhatian serius. Koordinasi harus diperkuat agar penanganannya tepat sasaran dan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” kata Gubernur Yulius.
Berdasarkan laporan kondisi lapangan pada 14 Oktober 2026, antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Manado. Bahkan, di beberapa lokasi, antrean dilaporkan memanjang hingga badan jalan.
Meski demikian, kondisi tersebut menggambarkan situasi di sejumlah titik dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh jenis BBM atau seluruh wilayah Sulawesi Utara mengalami kelangkaan.
Dalam koordinasi penanganan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan telah memperkuat pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter melalui Integrated Terminal Bitung.
Selain penambahan pasokan, Pertamina meningkatkan pemantauan stok dan penyaluran BBM di SPBU, mempercepat suplai ke lokasi yang persediaannya menipis, serta mengerahkan petugas untuk membantu mengatur antrean kendaraan.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi dan mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU yang mengalami tekanan permintaan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, mengatakan Pemprov mendorong agar tambahan pasokan didistribusikan secara merata, terutama ke SPBU yang mengalami kondisi stok kritis.
“Penyaluran tambahan pasokan perlu memperhatikan kondisi stok di lapangan, terutama SPBU yang persediaannya mulai menipis. Perkembangan stok, penyaluran, dan kebutuhan BBM juga perlu dilaporkan secara berkala agar penanganan dapat dievaluasi sesuai kondisi aktual,” katanya.
Menurutnya, pemantauan berkala diperlukan agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengetahui perkembangan situasi serta menentukan langkah lanjutan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Pemprov Sulut juga mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama aparat terkait untuk membantu menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM, penanganannya perlu dilakukan sesuai kewenangan, berdasarkan bukti, dan melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, BPH Migas menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM sesuai ketentuan.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tetap menjaga ketertiban selama mengantre.
Informasi mengenai kondisi stok maupun dugaan penyimpangan distribusi dapat disampaikan melalui kanal resmi agar bisa diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. (Midi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.