Bawaslu Kolaborasi dengan Komnas Perempuan, Ini yang akan Dilakukan

KUASA.NET – Bawaslu membuka diri terhadap berbagai kolaborasi dalam mewujudkan pemilu yang ramah kepada perempuan dan para penyandang disabilitas.

Hal ini dikatakan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, di Kantor Bawaslu, Senin (16/1/2023).

Menurutnya, Bawaslu akan bekerjasama dan menindaklanjuti masukan Komnas Perempuan terkait sinergitas peningkatan kepemimpinan perempuan di Bawaslu dan pencegahan serta penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan selama proses pemilu dan pemilihan berlangsung.

Ia menyampaikan perlunya menyusun sebuah pedoman kerja tertulis terkait pengembangan kawasan lingkungan kerja yang berperspektif gender dan lebih inklusif, yakni yang ramah perempuan dan ramah disabilitas. “Yang pertama, kami tidak ingin cara kerja Bawaslu menimbulkan kekerasan kepada kalangan perempuan. Untuk ke depannya, kita akan berdiskusi lebih mendalam bersama para sahabat seperti Komnas Perempuan yang mau berkenan mau membantu kami dalam membahas pedoman kerja yang ramah kepada perempuan dan disabilitas,” katanya

Selain itu, Lolly berharap dapat menjalin kerja sama dengan Komnas HAM dalam proses perekrutan jajara Bawaslu di daerah mulai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan tahun ini.

“perlunya tracking calon pimpinan Bawaslu yang ditelusuri dari riwayat kekerasan seksual tehadap perempuan yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Tahun ini akan dibuka perekrutan untuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang seluruhnya habis masa jabatan pada bulan Agustus ini. Data-data dari Komnas HAM ini dapat membantu agar penyelenggara yang terpilih adalah individu yang bebas dari riwayat kekerasan,” terang dia.

Sementara, Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan setiap tahun ada sekitar 4000 laporan kepada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sejauh ini mempunyai mitra bersama 115 lembaga layanan yang melakukan pendampingan di daerah.

“Data laporan kekerasan kepada perempuan ini bisa digunakan Bawaslu dalam perekrutan,” katanya.

Dikaatakknya, setiap tahun angka kekerasan kepada perempuan meningkat. “Misalnya tahun 2021 laporan meningkat 50 persen dibanding tahun 2020, bahkan jumlah lebih tinggi dari sebelum masa pandemi di tahun 2019. Menurut Komnas Perempuan ada tantangan kepemipinan perempuan di tahun tahun politik ini yakni kekerasan berbasis gender, politik identitas dan kebijakan diskriminatif, serta narasi hoaks dan ujaran kebencian,” pungkasnya. (Lucky Fadjri/bwslu)