EKONOMI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di di Kantor Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada Jumat (20/1/2023).
Kedua menteri tersebut juga berdialog langsung KPM Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), ATENSI Disabilitas, ATENSI Yatim Piatu, Program Permakanan Lansia dan Disabilitas.
“Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat beberapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Bu Risma dan pendekatan beliau itu sangat sangat berbeda, yaitu meng-empower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa makin mandiri secara ekonomi atau kalau yang disable tadi juga bisa melakukan aktivitas,” kata Menkeu.
Kementerian Keuangan akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial mewujudkan kemandirian masyarakat pra sejahtera melalui anggaran perlindungan sosial. Berbagai program yang memberikan hasil nyata, diharapkan dapat terus dijaga dan diteruskan.
“Kami akan mendukung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan,” tandas Menkeu.
Pemerintah memberikan alokasi anggaran perlindungan sosial di APBN 2023 sebesar Rp476 triliun dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin. Menkeu berharap, anggaran ini betul-betul dipakai untuk membantu langsung target yang membutuhkan dan memberdayakan berbagai program Kementerian Sosial, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal.
“Saya senang. Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi,” pungkas Menkeu. (Adriansah/kemkeu)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.