Wawali Rendy Mangkat Soroti Efektivitas Anggaran Rp11,9 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota (Wawali) Kotamobagu memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah, yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (22/4/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wawali, Rendy Virgiawan Mangkat dan dihadiri oleh sekretaris daerah (sekda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait, camat, lurah dan Sangadi (Kepala Desa-Red) se-Kota Kotamobagu.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Dalam kesempatan itu, Wawali mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan sangadi (kepala desa) untuk melakukan pendataan secara cermat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

“Saya telah memerintahkan seluruh OPD, Camat, Lurah dan Sangadi agar mendata sesuai dengan kriteria yang ada serta berharap agar bantuan dari pemerintah ini akan diberikan kepada mereka yang memang benar-benar ada di garis kemiskinan agar tepat sasaran,”ucap Wawali.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Menurut Dinas PMD, pemerintah desa memiliki ruang untuk mengalokasikan sebagian dari ADD guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing, tentu dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku dan mengacu pada data yang akurat.

“Penanggulangan kemiskinan boleh juga lewat ADD, selama digunakan untuk kegiatan yang relevan dan menyentuh langsung kebutuhan warga miskin di desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wawali menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp11,9 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu. Ia mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan anggaran tersebut dengan efektif dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin.

“Terkait dengan anggaran Rp11,9 miliar, saya sampaikan dan pertanyakan kepada seluruh OPD yang ada, jangan sampai hanya anggaran saja yang besar tapi sifatnya hanya pendukung. Harusnya dengan anggaran besar seperti ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang miskin di Kota Kotamobagu,” tegasnya.

Wawali juga berharap agar bantuan pemerintah tidak disalurkan secara pilih kasih, tetapi berdasarkan data dan kriteria yang sudah ditentukan.

“Saya berharap untuk seluruh bantuan ini yang dikucurkan oleh pemerintah agar tepat sasaran, tidak memilih dan memilah, ini dapat dan ini yang tidak, namun yang mendapatkan bantuan itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” harapnya. (Lamk)