Tahlis Gallang: Kebijakan Efisiensi Tidak akan Menyentuh Hak Dasar ASN Pemprov

MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), memastikan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak akan ada kebijakan pemotongan gaji maupun tunjangan bagi ASN, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, Jumat (24/10=2025).

Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi hak-hak dasar ASN.

“Bapak Gubernur menekankan bahwa kesejahteraan ASN adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Beliau tidak menginginkan ada pegawai yang dirugikan hanya karena penyesuaian anggaran,” ujar Tahlis.

Menurut Tahlis, kondisi fiskal daerah masih dalam kategori aman. Berdasarkan perhitungan anggaran, kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup kuat untuk membiayai belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sulut tercatat lebih dari 16 ribu orang.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut juga merupakan bentuk perhatian Gubernur terhadap keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal, meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan anggaran.

“ASN merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, motivasi dan semangat kerja mereka harus terus dijaga,” katanya.

Selain menjamin kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah menyiapkan sistem pembinaan karier ASN yang lebih terukur. Salah satu program yang sedang dirancang adalah konsep “Game Karier”, yakni sistem pengembangan karier berbasis poin kinerja.

“Melalui sistem ini, setiap ASN akan memperoleh poin berdasarkan hasil kerja dan capaian kinerjanya. Poin tersebut akan menjadi dasar dalam promosi jabatan serta peningkatan kesejahteraan,” jelas Tahlis. (Midi)