KOTAMOBAGU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara dan PWI Kota Kotamobagu menegaskan tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi Aliansi LSM dan Wartawan Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Kota Kotamobagu.
Penegasan tersebut menyusul beredarnya informasi mengenai rencana demonstrasi terkait dugaan tekanan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara terhadap seorang wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Ketua PWI Sulawesi Utara, Sintya Bojoh, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut bukan merupakan agenda resmi organisasi PWI.
”PWI tidak menggelar maupun terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan Wartawan BMR di Kota Kotamobagu,” tegas Sintya.
Menurutnya, PWI Sulut tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk melaksanakan demonstrasi tersebut atas nama organisasi.
”Setiap kegiatan yang membawa nama PWI harus berdasarkan keputusan organisasi serta melalui koordinasi dengan struktur kepengurusan yang sah,” jelasnya.
Sintya juga menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan kelompok atau aliansi tertentu harus dibedakan dengan keputusan resmi organisasi PWI.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Kotamobagu, Koni Balamba, S.Sos., membenarkan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam rencana demonstrasi tersebut.
”PWI Kotamobagu tidak menggelar dan tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi Aliansi LSM dan Wartawan BMR. Itu bukan agenda resmi organisasi PWI,” ujar Koni.
Meski menyatakan tidak terlibat, PWI Kotamobagu tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
”Kami tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
PWI Sulut dan PWI Kotamobagu menegaskan bahwa rencana demonstrasi tersebut merupakan agenda Aliansi LSM dan Wartawan BMR, bukan kegiatan resmi PWI.
Terkait dugaan tekanan terhadap seorang wartawan oleh penyidik Polda Sulut, PWI berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan pers dan supremasi hukum. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.