KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib menerima Penghargaan Karya Bhakti Pemasyarakatan usai menandatangani Nota Kesepakatan strategis bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Utara di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Manado, Rabu (19/11/2025).
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulut, Tonny Nainggolan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan di Sulawesi Utara.
Sebelumnya, Wali Kota Kotamobagu bersama Tonny Nainggolan resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi dalam penyelenggaraan Griya Abhipraya, penunjukan lokasi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Kemasyarakatan, serta pemberdayaan klien pemasyarakatan.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kotamobagu, Atmawijaya Damopolii, menjelaskan bahwa Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman utama kedua pihak dalam merancang dan menjalankan program-program pembinaan.
“Maksud dari Nota Kesepakatan adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam mendukung pengelolaan Griya Abhipraya, penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak, serta Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan,” ucap Damopolii.
Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini juga dirancang untuk memaksimalkan kolaborasi dan pemanfaatan potensi yang dimiliki kedua belah pihak.
“Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam rangka pengelolaan Griya Abhipraya, penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi anak serta pemberdayaan klien pemasyarakatan, mendukung penerapan Restorative Justice dan memberikan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan,” ujarnya.
Selain menjadi momentum penandatanganan kerja sama, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 Tahun 2025. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, para Wali Kota, serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Sulawesi Utara. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.