KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus mematangkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2027.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Tahap III yang digelar Pemkot Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, sangadi, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Kotamobagu.
Dalam sambutan sekretaris daerah yang dibacakan oleh Staf ahli Wali Kota, bidang kemasyarakatan dan SDM, Yusrin Mantali menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kerja sama, koordinasi, serta sinergi lintas sektor agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui perencanaan yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” Ucap Yusrin.
Dijelaskan pula, penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin, termasuk kelompok masyarakat rentan.
FGD tahap III ini juga menjadi momentum strategis untuk menyempurnakan rancangan dokumen RAT sekaligus menyelaraskan berbagai masukan, usulan, dan komitmen dari seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Sejumlah hal menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, di antaranya keselarasan program dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penggunaan data yang akurat dan mutakhir, serta penguatan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran yang tidak efektif.
Selain itu, setiap program penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki indikator kinerja dan target capaian yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi serta dipertanggungjawabkan.
Peserta FGD juga diharapkan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif agar dokumen RAT yang dihasilkan memiliki kualitas baik, realistis, serta dapat diimplementasikan secara optimal.
Melalui forum ini, Pemkot Kotamobagu berharap seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dan menyatukan langkah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan Tahun 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi mampu menjadi pedoman kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.