KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan iklim investasi yang aman, berkelanjutan, dan tangguh bencana. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah Bolaang Mongondow Raya, tren investasi di daerah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta laporan penanaman modal hingga triwulan III tahun 2026, total akumulasi nilai investasi di Kota Kotamobagu telah mencapai angka fantastis sebesar Rp544.573.917.959.
Kendati pertumbuhan investasi dan permukiman berjalan masif, kondisi geologis wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi menuntut adanya tata kelola perizinan yang lebih terintegrasi.
Menjawab tantangan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu, Asriyanti, S.T., M.M., memprakarsai proyek perubahan inovatif bertajuk I-MAPALUS (Investasi Mitigasi Berbasis Peta Lokasi Untuk Keselamatan).
Komitmen dan urgensi dari inovasi ini disosialisasikan secara langsung dalam kegiatan yang digelar di Cafe Six Coffee, Kelurahan Motoboi Kecil, pada Senin, 19/10/2026. Acara tersebut turut dihadiri oleh kalangan investor, salah satunya Dr. Sartika Pratiwi.
Dalam pemaparannya pada kegiatan sosialisasi tersebut, Asriyanti menegaskan pentingnya integrasi peta kerawanan bencana ke dalam sistem perizinan guna melindungi para pelaku usaha dari kerugian besar di masa depan. Sebagai bentuk penegasan atas arah kebijakan tersebut, beliau menyatakan.
“Peta yang ada di peta bencana, satu gempa bumi yang kita ambil, gempa ini penting sekali buat investasi. Jangan nanti investor sudah terlanjur membangun ternyata di situ rawan gempa, gempa tinggi,” ujar Asriyanti.
Melalui program I-MAPALUS yang mengusung tagline “Kenali Lokasi, Mitigasi Risiko, Selamatkan Investasi” dan visi “Investasi Tepat, Kotamobagu Selamat”, Kota Kotamobagu menempatkan diri sebagai daerah pionir (starting awal) di Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawinkan data geospasial kebencanaan dengan sistem pelayanan perizinan. Asriyanti menambahkan sebagai koreksi bahwa secara nasional, langkah strategis serupa baru diterapkan secara menyeluruh di sedikit daerah.
“Di Indonesia baru dua daerah yang menjalankan itu, Jawa Timur dengan Bali. Kalau mereka semuanya, semua jenis usaha, jenis bencana mereka mitigasi. Kalau kita cuma gempa karena itu yang lebih jadi perhatian khusus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asriyanti juga membedah kondisi lingkungan strategis terkait potensi bencana lain di wilayah perkotaan, seperti risiko genangan atau banjir yang kerap dikhawatirkan. Berdasarkan analisis penataan ruang dan infrastruktur, persoalan tersebut dinilai bukan murni bencana alam skala besar, melainkan akibat kendala teknis pengelolaan lingkungan.
“Kalau banjir tidak apa-apa, longsor ndak terlalu bagaimana. Banjir bukan sebenarnya banjir, cuma luapan karena drainase yang mampet masyarakat tidak disiplin buang sampah. Nah intinya itu, tapi nanti baiknya kita share biar lebih jelas di pemerintahan. Ini wajib bagi kita untuk mensosialisasikan,” tambahnya.
Analisis Data dan Tahapan Strategis Proyek Perubahan I-MAPALUS
Berdasarkan rancangan proyek perubahan, inisiatif ini dirancang secara sistematis untuk mengatasi akar masalah berupa belum terintegrasinya data kebencanaan, masih terbatasnya analisis risiko pada tingkat tapak/persil tanah, serta potensi ego sektoral antar-perangkat daerah.
Pelaksanaan I-MAPALUS dijabarkan dalam tiga tahapan utama,
Jangka Pendek (60 Hari Kalender) Fokus pada pembentukan tim efektif, diagnosis organisasi menggunakan analisis SWOT, inventarisasi data investasi bersama DPMPTSP dan BMKG/PVMBG, identifikasi peta rawan gempa bumi, integrasi data awal, hingga uji coba prototipe dasbor perizinan berbasis risiko.
Jangka Menengah: Penerapan kebijakan Disaster-Resilient Investment Policy, penyusunan pedoman investasi aman berbasis risiko (Risk-Based Supervision), peningkatan kompetensi aparatur penilai investasi, serta edukasi intensif bagi investor.
Jangka Panjang: Pengembangan layanan informasi digital interaktif berbasis real-time, integrasi penuh dengan portal perizinan daerah, serta sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan standar mitigasi.
Melalui pelibatan para pemangku kepentingan utama (Key Players) seperti DPMPTSP, Bappeda, Dinas PUPR, BMKG, Badan Geologi, hingga asosiasi pengusaha, I-MAPALUS diproyeksikan tidak hanya memangkas potensi kerugian fiskal dan aset akibat bencana, tetapi juga mendongkrak investor confidence (kepercayaan investor) secara jangka panjang.
Kehadiran investor seperti Dr. Sartika Pratiwi dalam forum sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Kota Kotamobagu. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.