Gubernur YSK Pimpin Rakorev, Instruksikan Daerah Hadirkan Nuansa Natal dan Tahun Baru

MANADO — Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (25/11/2025).

Kagiatan berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, ini dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sulut.

Gubernur membuka Rakorev dengan penegasan bahwa forum ini menjadi ruang evaluasi capaian pembangunan daerah dan penyelarasan arah kebijakan menuju akhir tahun 2025.
“Kita harus memastikan setiap program berjalan sesuai target. Evaluasi hari ini penting untuk memastikan konsistensi pembangunan di seluruh daerah,” ujar Gubernur.

Pada sesi capaian ekonomi daerah, Gubernur menyoroti perkembangan PDRB per kapita yang menunjukkan penguatan. Ia mengapresiasi capaian Kota Manado yang mencatat angka Rp115.143 pada tahun 2024 dan ikut mendorong rata-rata provinsi mencapai Rp69.352.

Gubernur juga memberi perhatian khusus pada persiapan Natal dan Tahun Baru. Ia meminta seluruh kepala daerah menghadirkan suasana Nataru di wilayah masing-masing.
“Saya minta jalan protokol dan ruang publik harus membawa nuansa Natal dan Tahun Baru. Manado harus tampil maksimal dan tidak kalah dari kota-kota besar lainnya,” tegasnya.

Gubernur menambahkan bahwa Sulawesi Utara dikenal sebagai barometer toleransi dan perayaan hari besar nasional, sehingga persiapan Nataru harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.
“Perayaan ini adalah identitas Sulut. Kita harus menunjukkan kesiapan dan kekompakan kita,” katanya.

Gubernur juga memaparkan rute Safari Natal yang dimulai 8 Desember 2025. Kunjungan diawali di Talaud, dilanjutkan ke Sangihe, Manado, Bolaang Mongondow, Kotamobagu, dan berlanjut ke Sitaro melalui perjalanan laut.
“Setiap lokasi harus siap, termasuk listrik dan fasilitas pendukung selama kunjungan,” jelasnya.

Gubernur melaporkan bahwa inflasi di Sulawesi Utara berada dalam kondisi baik dan terkendali. Sementara terkait RTRW, ia memastikan progres sudah berada pada tahap akhir.
“IPPR sudah ditandatangani dan sedang menunggu persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN. Ini langkah terakhir sebelum penetapan Perda RTRW,” paparnya. (Midi)