Pemkot Kotamobagu Siapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah, Tak Lagi Bergantung pada TPA

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai menyiapkan langkah besar dalam transformasi pengelolaan sampah. Ke depan, penanganan sampah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melainkan diarahkan melalui sistem pengolahan berbasis wilayah, mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, Senin (9/11/2026).

Rakor yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota itu dihadiri, Sekretaris Daerah, Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudy Mokodongan, staf khusus, Putri D Potabuga, Kepala Dinas PMD Chelsia Paputungan serta para camat, Sangadi dan lurah se Kota Kotamobagu.

Dalam keterangannya, Wali Kota Weny Gaib menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah rencana kerja sama pengolahan sampah dengan pola desentralisasi, sehingga sampah dapat ditangani lebih dekat dari sumbernya.

“Rapat tadi membahas tentang rencana kerja sama penanganan pengolahan sampah yang rencananya akan diterapkan di tiap kecamatan,” ungkap Wali kota.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat dua kecamatan yang dinilai telah siap menjadi lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

Namun, sebelum direalisasikan, Pemkot masih akan membahas berbagai aspek teknis bersama pihak ketiga, terutama terkait kebutuhan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami masih harus membicarakan secara teknis dengan pihak ketiga terkait penganggaran dan lain-lain, tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah,” jelasnya.

Menurut Weny, penjajakan dengan pihak ketiga masih terus dilakukan. Ia berharap rencana tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang efektif tanpa membebani keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa konsep pengelolaan sampah ini akan mengutamakan pemilahan sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan kering sedekat mungkin dari sumbernya.

Melalui pendekatan tersebut, sampah yang dihasilkan masyarakat diharapkan dapat dipilah dan diolah sejak tingkat desa dan kelurahan sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

Transformasi ini menjadi penting mengingat tingginya volume sampah yang harus ditangani di wilayah Kota Kotamobagu. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih terukur, modern, dan berkelanjutan.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Pemkot Kotamobagu terlebih dahulu akan merampungkan berbagai kajian teknis. Di antaranya menyangkut kebutuhan peralatan, pemilihan teknologi pengolahan yang efisien, serta penentuan lokasi fasilitas yang memenuhi standar lingkungan dan tidak mengganggu kawasan permukiman.

Dari sisi pembiayaan, Pemkot juga menyiapkan dukungan melalui APBD sekitar Rp8 miliar. Selain itu, pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu opsi untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan.

Menariknya, rencana transformasi ini turut membuka peluang keterlibatan investor atau pihak swasta yang mulai menunjukkan ketertarikan untuk berkolaborasi, khususnya dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah modern.

Pemkot Kotamobagu berharap seluruh tahapan, mulai dari kajian teknis, kepastian anggaran, hingga penentuan teknologi dan pola kerja sama, dapat segera dimatangkan.

Dengan sistem pengelolaan berbasis wilayah dan penguatan TPS 3R, pemerintah optimistis penanganan sampah di Kotamobagu ke depan dapat menjadi lebih efektif, mengurangi ketergantungan terhadap TPA, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah. (Lamk)