Sekda Kotamobagu Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Dorong Pembangunan Inklusif Berbasis Budaya

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027. Wakili Wali Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sofyan Mokoginta secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2027, yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (5/3/2026).

Forum yang mengangkat tema “Penguatan Identitas Budaya dan Ketahanan Sosial untuk Pembangunan yang Inklusif” ini dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Satli Tambunan, para asisten, pimpinan OPD, camat, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, hingga perwakilan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Sekda Sofyan Mokoginta menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui forum ini kita memastikan bahwa dokumen RKPD disusun secara partisipatif, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan disinilah ruang dialog dibuka, gagasan dipertemukan dan kepentingan publik dirumuskan menjadi arah kebijakan yang terukur,” ujar Sofyan.

Ia menjelaskan, tema pembangunan yang diangkat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Kotamobagu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Kotamobagu.

“Tema ini menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal pembangunan fisik infrastruktur tetapi juga tentang penguatan karakter daerah, nilai budaya, solidaritas sosial serta keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga memaparkan gambaran capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2025. Berdasarkan evaluasi indikator utama kinerja daerah, secara umum pembangunan di Kota Kotamobagu menunjukkan tren positif, bahkan beberapa indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, seperti tingkat pengangguran terbuka yang masih sedikit di atas target, angka kemiskinan yang perlu terus ditekan, serta kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang belum mencapai target.

Selain itu, beberapa indikator tata kelola pemerintahan seperti nilai Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP), SAKIP, serta pembangunan Zona Integritas juga dinilai masih perlu diperkuat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu menetapkan sejumlah pilar utama dalam arah pembangunan tahun 2027, di antaranya pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal guna mendorong UMKM dan pelaku usaha menjadikan budaya sebagai nilai tambah ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penyelenggaraan festival budaya dan ruang ekspresi bagi generasi muda sebagai upaya memperkuat kebanggaan terhadap identitas daerah sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Pilar lainnya adalah pemberdayaan sosial, yang mencakup penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, percepatan penurunan kemiskinan, penanganan stunting, pencegahan konflik sosial, penguatan ketahanan keluarga, serta moderasi beragama melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat.

Pemkot Kotamobagu juga menargetkan peningkatan akses pelayanan dasar yang merata dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

Menutup sambutannya, Sekda menekankan bahwa tantangan fiskal ke depan tidaklah ringan sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan efisien.

“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tandasnya.

Ia pun berharap forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang berbasis data dan solusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Saya berharap melalui forum ini seluruh peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data dan solutif. Mari kita rumuskan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. (Lamk)