MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan, penetapan APBD 2026 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan kerangka kerja penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan responsif. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang digelar di Ruang Paripurna, Rabu (26/11/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas dua agenda strategis, yaitu pengesahan Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2026 dan penetapan Propemperda 2026.
Gubernur YSK menyebut kedua agenda ini sebagai fondasi bagi arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di tahun mendatang.
“Penetapan APBD 2026 dan Propemperda adalah kerangka kerja penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan responsif,” ujarnya.
Ia menambahkan, dua agenda tersebut menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada 2026.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan. Ia menyebut dinamika pembahasan menjadi bagian dari langkah perencanaan yang harus ditempuh bersama.
Setelah pembahasan dilakukan, APBD Sulut Tahun 2026 disetujui dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp3.180.235.721.995, belanja daerah Rp3.019.612.390.563, serta penerimaan pembiayaan Rp50.000.000.000.
Gubernur YSK mengakui keterbatasan fiskal yang masih dihadapi daerah namun tetap optimistis APBD 2026 dapat mendukung fokus pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, prioritas pembangunan 2026 meliputi penguatan kualitas SDM, pengembangan agrobisnis, dan peningkatan sektor pariwisata sesuai arah RKPD 2026.
Bersamaan dengan pengesahan APBD, Propemperda 2026 juga ditetapkan sebagai pedoman pembentukan regulasi daerah sepanjang tahun 2026.
Gubernur berharap dokumen tersebut dapat menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan daerah.
“Propemperda harus mampu menghasilkan aturan yang adaptif, solutif, dan menjawab tantangan di Sulawesi Utara,” ujarnya. (Midi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.