MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Yulius Selvanus dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan ini digelar untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Sulut dan KPK dalam peningkatan integritas serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Wagub Victor Mailangkay dalam sambutan membacakan pesan gubernur mengenai ancaman korupsi terhadap pembangunan daerah.
“Korupsi musuh senyap yang merenggut hak rakyat miskin dan melambat laju pertumbuhan bangsa. Sebab itu, langkah pencegahan korupsi harus proaktif, dinamis, dan tanpa kompromi*,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa gubernur menaruh harapan pada kerja bersama antara pemerintah daerah dan KPK, terutama untuk penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta keuangan daerah. Pemprov Sulut, kata Mailangkay, memandang KPK sebagai mitra utama dalam reformasi birokrasi.
“Kami siap membuka diri transparan dan menerima rekomendasi perbaikan. Sinergi ini harus diwujudkan dalam aksi nyata bukan, di atas kertas,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tiga komitmen pemerintah provinsi dalam mencegah praktik korupsi, yaitu penguatan sistem berbasis digital, pembangunan budaya integritas di seluruh jenjang kepemimpinan, serta upaya menjadikan Sulut sebagai contoh tata kelola pemerintahan yang akuntabel di kawasan Timur Indonesia.
Mailangkay menutup penyampaiannya dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk memperkokoh sinergi pencegahan korupsi.
“Mari jadikan rakor ini sebagai dedikasi dan komitmen bersama untuk rakyat sulut demi masa depan yang lebih bermartabat,” tandasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Sekjen KPK Cahya Harefa, Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, serta Koordinator dan Supervisi KPK Wilayah IV, Eddy Suryanto. (Midi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.