Wali Kota Weny Gaib Terima Kunjungan Bupati Halmahera Timur, Ini yang dibahas

KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, di Aula Rumah Dinas Walikota Kotamobagu, Jumat (1/8/2025).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antar daerah, sekaligus berbagi pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib mengungkapkan bahwa hubungan erat antara masyarakat Kotamobagu dan warga Halmahera Timur sudah terjalin sejak lama. Ia juga menyoroti fenomena keberadaan banyak warga Halmahera di Kotamobagu, khususnya di wilayah Kelurahan Molinow dan sekitarnya, yang akrab dikenal dengan sebutan “Raya”.

“Sebelumnya saya juga sempat bertanya-tanya, mengapa banyak warga Halmahera yang tinggal di ‘Raya’ Kotamobagu, dan mengapa juga masyarakat Bolaang Mongondow merasa nyaman berada di wilayah Halmahera Timur. Ternyata, hal ini tidak lepas dari hubungan emosional dan kekeluargaan yang telah terjalin kuat sejak lama,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, kunjungan kerja ini tidak semata-mata bersifat formal, melainkan merupakan bentuk nyata silaturahmi yang memperkuat jalinan kebersamaan antar masyarakat dua daerah.

“Kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja. Ini adalah silaturahmi antara sesama warga negara yang saling menopang. Masyarakat kami juga banyak yang bekerja dan mencari nafkah di wilayah Halmahera Timur, begitupun sebaliknya, warga Halmahera disini juga banyak yang berkontribusi membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.

Wali Kota juga menjelaskan karakteristik Kota Kotamobagu sebagai kota jasa yang tidak memiliki laut dan hanya sedikit wilayah pertambangan. Ia menegaskan bahwa daerah ini mengandalkan sektor jasa serta efek ekonomi dari daerah-daerah sekitar yang memiliki kekayaan tambang seperti Bolaang Mongondow Raya.

“Kami tidak memiliki laut, wilayah tambang pun masih terbatas karena belum masuk dalam RTRW. Salah satu pertimbangannya adalah untuk memperluas wilayah permukiman karena urbanisasi terus terjadi. Maka daerah sekitar, seperti empat kabupaten tetangga yang kaya tambang, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kotamobagu,” jelasnya.

Meskipun wilayah pertanian di Kotamobagu tidak terlalu luas, Wali Kota mengatakan bahwa banyak warga Kotamobagu memiliki lahan pertanian di luar wilayah administrasi kota, seperti di Boltim, Bolsel, hingga Bolmut.

“Kami ini bertani lintas daerah. Tapi karena lahan pertanian berada di luar wilayah administrasi, sementara KTP mereka di Kotamobagu, kami sering mengalami kendala dalam penyaluran bantuan. Untuk itu, lima kepala daerah di wilayah BMR telah sepakat membuat MoU yang juga sudah kami laporkan ke Gubernur Sulawesi Utara, demi memperkuat kerja sama lintas wilayah,” tandasnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Kotamobagu, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, mengungkapkan berbagai strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam mendorong sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan di daerahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun jumlah penduduk Halmahera Timur mencapai lebih dari 100 ribu jiwa, hanya sekitar 6.000 orang yang terdata sebagai petani aktif.

“Penduduk kami ada sekitar 100.473 jiwa, hampir sama dengan Kota Kotamobagu. Tapi dari jumlah itu, hanya sekitar enam ribuan yang terdaftar sebagai petani. Ini tantangan bagi kami,” ungkap Bupati Ubaid.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk subsidi solar untuk operasional alat dan mesin pertanian (alsintan), serta mendukung para nelayan.

Namun, menurut Bupati, tantangan terbesar bukan hanya soal alat dan subsidi, tetapi soal menumbuhkan kembali minat bertani di kalangan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Halmahera Timur menerapkan kebijakan unik yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami mewajibkan seluruh ASN dan P3K untuk membeli beras dari petani lokal melalui BUMD. Sebagian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) mereka dipotong untuk subsidi pengadaan beras, dan beras itu harus diambil dari hasil produksi petani Halmahera Timur. Tidak boleh dari luar,” jelasnya.

Kebijakan ini, menurutnya, bukan semata-mata soal distribusi, tetapi lebih kepada menumbuhkan kembali semangat bertani di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa produksi pertanian terus menurun akibat alih profesi ke sektor industri dan perubahan gaya hidup.

“Kami ingin mengembalikan semangat menanam, karena ini menyangkut ketahanan pangan jangka panjang. Kalau petani tidak diberi harapan pasar, maka lama-lama mereka berhenti menanam,” tandasnya.

“Atas nama pribadi dan pemerintah Halmahera Timur menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada Wali Kota beserta seluruh jajaran yang sudah menyambut kami dengan baik di kota Kotamobagu, saya doakan agar Wali kota kedepannya dapat menjadi Wali Kota Dua periode,” tutupnya.

Wali Kota dan Bupati meninjau langsung tempat pembibitan tanaman kakao yang berada di Kelurahan Kotobangon dan Desa Poyowa Besar II. Di lokasi tersebut, mereka melihat proses pembibitan dan pengelolaan tanaman kakao. Selain itu, keduanya juga menyempatkan diri mengunjungi kebun kakao milik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu, Asryanti, yang berada juga di Desa Poyowa Besar II. (Lamk/advertorial)