MANADO – Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan mempertanyakan kapasitas Asisten 1 Sekda Pemprov Sulut Denny Mangala yang hadir dan membuka acara Rakerda PWI Sulut versi KLB.
”Saya sebagai Ketua PWI Sulut yang sah mempertanyakan apakah benar Asisten 1 Sekda Pemprov Sulut Denny Mangala resmi diutus Gubernur Sulut,” kata Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan, di Manado, (Kamis 1/5/2025).
Voucke juga mempertanyakan keabsahan organisasi PWI versi KLB yang membuat kegiatan Rakerda tersebut.
”Apa keabsahan PWI versi KLB. Legitimasi hukum tidak punya kok pemerintah provinsi seakan takut tak berkutik. Apakah mungkin pejabat yang hadir pada acara tersebut diintervensi takut kehilangan jabatan, atau merasa ditekan oleh oknum-oknum tertentu,” tegasnya.
Voucke menegaskan, sampai saat ini Ketua Umum yang sah adalah Hendry Ch Bangun yang tercatat resmi dalam sistem Kemenkumham melalui SK AHU nomor: 0000046.AH.01.08.Tahun 2024, sehingga tidak ada ruang bagi organisasi lain yang mengklaim tandingan bersifat ilegal.
Bukan saja itu, Voucke menduga kegiatan Rakerda PWI KLB telah disusupi oknum oknum tertentu yang mau mengintervensi organisasi PWI tertua di Indonesia.
“Coba saja tanya ke mereka. Apakah punya legitimasi hukum dari Kemenkumham. Pemerintah Provinsi Sulut harusnya selektif menilai mana organisasi yang sah atau tidak. Begitu, jangan hanya karena diintervensi oleh oknum-oknum tertentu lantas melanggar aturan,”ujar Voucke.
Sementara itu Kadis Infokom Sulut Steven Liow saat dikonfirmasi mengatakan, ia hadir pada acara Rakerda itu cuma sebentar saja. (*)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.