JAKARTA – Dalam upaya memilih sosok berkualitas dan berintegritas sebagai anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi di 29 provinsi, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda meminta agar tim seleksi dapat melaksanakan proses perekrutan sesuai pedoman pembentukan Bawaslu provinsi dan regulasi yang ada.
Dia juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan serta domisi peserta khususnya pada daerah otonomi baru.
Menurutnya, Timsel memiliki wewenang untuk menilai tes tertulis esai dan nilai dalam tahapan tes wawancara.
“Namun, penilaian tersebut harus dilakukan dengan tanggung jawab dan berintegritas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas timsel. Bawaslu juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak ketiga mengenai CAT, psikotes, dan tes kesehatan bagi peserta agar proses seleksi berjalan dengan baik,” kata Herwyn saat menutup acara Pembekalan Bagi Tim Seleksi dan Tim Sekretariat Calon Anggota Bawaslu Provinsi di 29 Provinsi Masa Jabatan 2023-2028 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/3/2023) malam.
Selain itu, menurut Herwyn timsel perlu memerhatikan jadwal tahapan prekrutan dengan cuti bersama dan mempertimbangkan tahapan seleksi anggota Bawaslu provinsi yang kemungkinan beririsan dengan tahapan seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota.
“Sekretariat Bawaslu Provinsi juga bisa mengkondisikan dan memfasilitasi proses seleksi di 29 provinsi yang beririsan dengan proses seleksi di 514 kabupaten/kota,” ujarnya.
Diketahui, sBawaslu telah menyelesaikan ‘fit and proper test’ bagi calon anggota Bawaslu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Untuk Aceh baru diumumkan peserta yang lolos hasil tes kesehatan dan wawancara untuk mengikuti FPT, sementara Kalimantan Utara sedang mempersiapkan seleksi dua orang untuk akhir masa jabatan tahun 2023 ini dan tiga anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lainnya pada tahun 2025 ke depan. (bawaslu/adi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.