KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota (Wawali) Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), menghadiri High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (sulut).
Kegiatan tersebut digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di kantornya dan dibuka langsung Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, selaku Koordinator TPID, TP2DD, dan TPAKD di daerah, para bupati/wali kota se-Sulut, Kepala Perwakilan BI Sulut, Kepala OJK Sulawesi Utara–Gorontalo, serta Wakil Direktur KDEKS Sulut, Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, RVM menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada stabilitas harga dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah dituntut adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucap Wawali RVM.
Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kesepahaman ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.
Menurut RVM, melalui MoU tersebut diharapkan terbangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Lamk)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.