MANADO — Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Gallang, menyoroti persoalan krusial dalam birokrasi pemerintahan yakni kekosongan jabatan fungsional yang semakin meluas.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Asistensi Penataan Jabatan Struktural dan Kelembagaan Perangkat Daerah yang digelar di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/10/2025).
Rapat yang diprakarsai oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut ini menghadirkan perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.
Fokus pembahasan adalah penataan jabatan pascapenyetaraan struktural ke fungsional yang mulai menemui tantangan baru.
“Penyetaraan jabatan memang bertujuan untuk efisiensi. Tapi sekarang banyak posisi kosong karena pejabat fungsional sudah pensiun,” ujar Sekprov Tahlis.
Ia mengungkapkan bahwa proses pengisian jabatan fungsional kosong tidak mudah. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin menduduki posisi tersebut harus melalui uji kompetensi dan sejumlah tahapan administratif yang memakan waktu. Sementara di sisi lain, kebutuhan birokrasi berjalan terus dan membutuhkan respons cepat.
“Akibatnya, beberapa posisi strategis di pemerintahan jadi tidak terisi. Ini berpotensi menghambat pelayanan publik,” tegasnya.
Menghadapi situasi ini, Sekprov mendorong agar ada penyesuaian kebijakan, khususnya dalam konteks kepemimpinan kepala daerah baru yang akan membawa perubahan dalam struktur organisasi perangkat daerah.
“Penyesuaian kelembagaan penting untuk mengakomodasi visi-misi pemimpin daerah. Ini bisa membuka ruang bagi penguatan kembali jabatan struktural, terutama pada level pengawas dan administrator,” lanjutnya. (Midi)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.