KOTAMOBAGU – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Djenri A. Keintjem menghadiri kegiatan penandatanganan kontrak swakelola antara kelompok kerja antar desa (KKAD) dan PPK-PKP Satker PPW, Jumat (28/4/2023).
Kegiatan tersebut merupakan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang diselenggarakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kotamobagu Selatan Desa Poyowa Besar Satu, ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, Perwakilan Balai PPW Sulut, Camat Kotamobagu Selatan, Para Sangadi se Bolmong Raya, Tenaga Ahli, dan para KKAD.
Kepala Seksi Wilayah I Balai PPW Sulut, Nontje Adil mengatakan untuk Sulut program ini dialokasikan dana masing-masing Rp500 juta per kecamatan yang tersebar di 16 kecamatan di 7 kabupaten/kota.
“Ini merupakan usulan dari anggota Komisi V DPR RI Bapak Djenri Keintjem. Ini merupakan kebanggaan karena dari sekian banyak kecamatan hanya ini yang terpilih. Ada 16 kecamatan yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Sulawesi Utara,” kata Nontje Adil.
Lebih lanjut ia katakan, pihaknya berkomiten akan melaksankan tugas ini dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan surat edaran Dirjen tentang pedoman teknis pelaksanaan. Kita akan mengawal pekerjaan ini dengan baik supaya ini terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Sementara, Anggota Komisi V DPR RI, Djenri A. Keintjem mengucapkan rasa syukur karena hari ini ada 16 kecamatan yang melakukan penandatanganan kontrak swakelola antara kelompok kerja antar desa (KKAD) dan PPK-PKP Satker PPW.
“Mudah-mudahan pekerjaan PISEW di APBN Perubahan tahun ini atau tahun berikut kita akan programkan terus,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan kepada semua pihak baik pelaksana, pengawas, pendamping termasuk KKAD untuk menjalankan tugas ini dengan baik.
“Mohon karena ini uang negara, buatlah itu sebagaimana mestinya. Kalau rabat betonya 5 sentimeter, buat juga 5 sentimeter. Jangan dibuat 10 sentimeter, karena jika dibuat 10 sentimeter volume panjangnya akan berkurang,” harapnya.
Ia juga meminta kepada kelompok penerima program di 16 kecamatan ini untuk menjadi percontohan di Indonesia.
, “Semoga ada salah satu yang berhasil menjadi percontohan di Indonesia. Jika ada kecamatan mendapatkan yang terbaik, maka saya berikan program untuk kecamatan itu. Bukan hanya PISEW saya akan kasih, tapi masih ada program lainnya, termasiuk pansimas dan sanimas,” terangnya.
“Sebaliknya jika ada laporan kualitas pekerjaan tidak baik maka program tersebut akan dipindah di wilayah yang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta kepada kelompok kerja antar desa atau KKAD untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Balai PPW Sulut.
“Dalam melaksakan pekerjaan PISEW ini, saya berharap KKAD selalu berkoordinasi dengan pihak balai. Kerjakan sesuai spek, sesuai dengan aturan,” pungkas Djenri. (irgie)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.